ANALISIS SOSIOLOGI TERKAIT EKSKALASI DEMO KENAIKAN BBM 2012

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM, jika dianalisa menggunakan teori SOAR yang dikemukanan oleh Stavros, Cooperrider dan Kelly, dengan upaya mengoptimalkan kekuatan penyelidikan (inquiry), imajinasi, inovasi dan inspirasi. Maka pemerintah menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, yaitu :

1.    STRENGTHS (Kekuatan)

Analisa kekuatan Pemerintah dalam dalam rangka menaikan harga BBM di Indonesia yaitu : Meningkatnya kesulitan hidup masyarakat yang dikategori sebagai masyarakat miskin, bertambahnya jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai hampir miskin, kenaikan BBM seakan menjadi titik puncak protes masyarakat kepada pemerintah, demonstrasi dijalanan menjadi cara yang dianggap terbaik untuk mendesakkan pendapat dan kepentingan, protes tersebut menunjukkan perbedaan sikap antara partai politik dengan konstituennya.

2.    OPPORTUNITIES (Peluang)

Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM perlu dijadikan momentum untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Mendorong partai politik untuk lebih meningkatkan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Masyarakat dan partai politik untuk mengembangkan praktek demokrasi konsensual dari pada sekedar prosedural.

3.    ASPIRATIONS (Aspirasi)

Urgensi untuk mengidentifikasi dampak social dan budaya perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah, tujuannya untuk melakukan antisipasi, mengawal dan memperkuat kebijakan dalam rangka kenaikan BBM. Karena kebijakan ini maka masyarakat, LSM, dan ORMAS turun untuk melaksanakan demonstrasi menyampaikan aspirasi dan menantang kebijakan tersebut.

4.    RESULTS (Solusi)

Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilihat sebagai upaya pemerintah demokratis untuk melindungi rakyat dari konsekuensi lanjutan sebagai solusi atas persoalan APBN. Selain itu juga menyiapkan kebijakan antisipatif untuk menanggulangi kenaikan BBM. Masyarakat mengekpresikan pendapatnya melalui berbagai cara dan bentuk, berbagai kritik muncul dengan bermacam-macam argumentasi disertai dengan bukti. Tidak ada keraguan mengenai ekspresi demokratis masyarakat untuk mempengaruhi ketetapan pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan praktek demokrasi kita tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga konsensual, dengan demikian tujuan dalam kebijakan untuk menaikan harga BBM sangatlah menguntungkan khas Negara.

Demonstrasi atas kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa, jika dianalisis menggunakan teori konflik Dehrendorf dapat disimpulkan masih abu-abu. Sebab sampai saat ini belum terlihat jelas faktor atau sumbu yang menjadi pemicu utama kekesalan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Tingkat eskalasi dan anarkhi gerakan unjuk rasa mahasiswa belum memiliki dua dimensi yaitu adanya gejala deprivasi yang berkepanjangan dan belum adanya soliditas maupun solidaritas kelompok-kelompok yang terpinggirkan didalam masyarakat. Dua dimensi ini dipakai untuk mengukur kemungkinan eskalasi dan kemungkinan anarkhi. Pertanyaannya Apakah benar, para buruh atau pedagang kaki lima tidak puas terhadap pemerintah akibat menaikkan harga BBM? Atau ketidakpuasan ini sudah terorganisir oleh kelompok tertentu? Semuanya sampai detik ini masih susah diraba.

Namun seyogianya, demonstrasi, bisa menimbulkan efek yang sangat dasyat jika disertai dengan kekesalan yang muncul dari masyarakat kelas bawah dan menengah. Baik itu karena represif aparat keamanan, maupun kehidupan yang semakin menghimpit. Kekesalan ini bisa menjadi bahan bakar utama jika demonstrasi itu terorganisir. Artinya, harus ada yang menjadi pemimpin gerakan menentang kebijakan pemerintah, akumulasi kekesalan yang terorganisir bisa menjadi bom waktu bagi lahirnya demonstrasi besar-besaran.

Demonstrasi mahasiswa saat ini masih mengklaster dan tidak melebar pada khalayak luas, seperti ada sebagian mahasiswa yang ikut demonstrasi tapi sebagian tidak. Demonstrasi itu akan bisa berlangsung lama jika ada yang mendanai. Namun, saat ini belum terlihat siapa yang punya kepentingan di balik demonstrasi tersebut. Tapi karena agenda Pilpres, sulit dielakkan bahwa partai-partai politik mulai saling menjegal dan memanfaatkan segala kesempatan untuk saling menjatuhkan.