KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI

                A.   Kepemimpinan Visioner Dan Manajerial Dalam Organisasi Polri

    1.    Pentingnya Visi Bagi Seorang pemimpin.

Kepemimpinan dan pengawasan pengendalian penting dalam proses manajemen untuk mencapai hasil yang diharapkan, pengaruh lingkungan sangat kuat terhadap keberhasilan untuk mencapai tujuan. Disamping itu budaya organisasi bertujuan mendapatkan informasi factual dan signifikan berupa data hasil analisa, penilaian terkait budaya organisasi yang dapat digunakan oleh menejemen dalam pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan/ atau perubahan dalam berbagai aspek dalam upaya mencapai tujuan Organisasi.

Organisasi Polri yang besar meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakatnya majemuk terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Perlu kepemimpinan yang visioner dan memiliki manajerial yang baik dalam membina anggotanya, agar dapat melaksanakan tugas harkamtibmas dan penegakan hukum dengan baik, guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai harapan masyarakat.

Visi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, karena pemimpin mengemban tanggung jawab, mengusahakan pelaksanaan tugas, memiliki impian dan menerjemahkannya menjadi kenyataan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berusaha menyatukan komitmen anggota-anggotanya, memberikan dorongan kepada mereka dan mengubah organisasi menjadi suatu kenyataan baru yang memiliki kesatuan baru yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berhasil. 

Kepemimpinan yang efektif menjadi kekuatan bagi sebuah organisasi dalam memaksimumkan kontribusinya bagi kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat yang lebih luas. Sehingga para pemimpin yang efektif selalu mempunyai rencana, mereka berorientasi penuh pada hasil. Mereka mengadopsi visi-visi baru yang menantang, yang dibutuhkan dan bisa dijangkau, mereka mengkomunikasikan visi-visi tersebut, dan mempengaruhi orang lain sehingga arah baru mereka mendapat dukungan dan bersemangat memanfaatkan sumber daya dan energi yang mereka miliki untuk mewujudkan visi-visi tersebut. 

     2.    Kekuatan Visi Dalam Suatu Organisasi.

Visi masa depan sebuah organisasi yang benar adalah gagasan yang akan menggerakkan orang untuk bertindak, dan karena tindakan itu, organisasi akan berkembang dan mengalami kemajuan. Memilih dan menyatakan visi yang kuat adalah tugas terberat dan ujian yang paling teliti terhadap kualitas kepemimpinan yang kuat.  Apabila hal itu bias tercapai, maka organisasi sudah menemukan arah yang benar untuk merealisasikan impiannya. Adapun beberapa kekuatan dari suatu visi yang dapat dikemukakan adalah:

a.    Visi yang benar akan menghasilkan komitmen dan memberi motivasi kepada orang-orang di dalam organisasi. Manusia pada umumnya menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan panutan, sebuah tantangan signifikan bagi kemampuan terbaik mereka. Dalam hal ini, visi mengilhami orang dari bawah. Orang ingin dan bahkan bersemangat untuk secara sukarela patuh pada sesuatu yang dianggap bernilai, sesuatu yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau yang memungkinkan organisasi mereka tumbuh dan maju.

b.    Visi yang benar memberi arti bagi kehidupan para anggota. Manusia perlu menikmati nilai dari pekerjaan, khususnya di dunia dimana sumber-sumber nilai tradisional seperti keluarga atau komunitas telah kehilangan kemampuannya untuk mengekspresikan tujuan hidup manusia. Dengan visi yang didukung bersama, orang dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok yang bertumbuh dalam kemampuannya menghasilkan sesuatu yang bernilai secara manusiawi.

c.     Visi yang benar menentukan standar-standar keberhasilan. Manusia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhasil, dimana mereka merasa ikut berperan dalam tujuan organisasi dan diakui kontribusinya. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui apa tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat mereka maju. Visi dalam hal ini menentukan ukuran bagi setiap anggota dalam mengevaluasi kontribusi mereka bagi organisasi dan bagi pihak luar dalam mengukur nilai organisasi bagi masyarakat luas.

d.    Visi yang benar menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang. Visi yang benar mengubah status quo, menampilkan semua hubungan penting antara apa yang terjadi sekarang dengan apa yang dicita-citakan oleh organisasi di masa depan. Dengan bertindak demikian, visi mengutamakan aktivitas-aktivitas saat ini yang perlu diperkuat jika ingin merealisasikan visi.

     3.   Aspek Kepemimpinan dan Manajemen Dalam suatu Organisasi.

Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya, meskipun diantara keduanya terdapat perbedaan. Pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan diantara kedua konsep pemikiran tersebut terjadi setiap saat dan didimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasannya.

a. Peranan Pemimpin:

1) Penentu arah.

Pemimimpin menyeleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi.

2) Agen perubahan.

Pemimpin harus bertanggung jawab untuk merangsang perubahan di lingkungan internal, seperti di bidang personalia, sumber daya dan fasilitas, sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan.

3) Juru bicara. Pemimpin,

Sebagai seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh perhatian dan pengejewantah visi organisasi adalah promotor dan negosiator bagi organisasi dan visinya kepada pihak luar.

4) Pelatih.

Seorang pemimpin adalah pembentuk tim yang memberdayakan orang-orang dalam organisasi serta menghidupkan visi, dan karenanya berperan sebagi mentor dan teladan dalam berbagai usaha yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut.

b. Peranan Manajer:

1) Peranan hubungan antar pribadi.

Peranannya disini adalah berkaitan dengan status dan otoritas manajer, dan hal-hal yang bertalian dengan pengembangan hubungan antar pribadi.

2) Peranan yang berhubungan dengan informasi.

Hubungan-hubungan keluar membawa seorang manajer mendapatkan informasi yang spesial dari lingkungan luarnya, dan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya membuat manajer sebagi pusat informasi bagi organisasinya.

3) Pembuat keputusan.

Peranan ini membuat para manajer harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. 

               B.   Implementasi Kepemimpinan Visioner Dan Manajemen Polri Di Tingkat Komando Operasional Dasar (KOD).

   1.    Penentuan Visi Pada Tingkat KOD

Titik berat struktur organisasi adalah Polres yang mencakup wilayah kabupaten/kota dan menyebutnya sebagai Komando (ksatuan) Operasional Dasar (KOD). Polres dilengkapi dengan unsur-unsur operasional seperti Sabhara, Satlantas,Sat Reskrim, Sat Intel, serta Polsek jajaran sebagai ujung tombak. Pengembangan KOD bertujuan agar delegasi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Polres dapat menjadi lebih aktif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugas poko Polri untuk wilayah hukumnya.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seorang pemimpin visioner harus mempunyai visi yang jelas dalam membawa organisasinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila melihat situasi internal organisasi Polri di tingkat KOD serta situasi eksternal yang terus berkembang, maka visi yang diambil adalah memfokuskan kebijakan KOD yang mengarah pada otonomi daerah, supremasi hukum, dan akuntabilitas publik. Hal tersebut dilandasi pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a.    Aspek Otonomi Daerah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Daerah Tingkat II untuk mengatur daerahnya disesuaikan dengan situasi daerah setempat. Dengan demikian, maka berbagai kebijakan mengenai jalannya pemerintahan tidak lagi bersifat terpusat, sehingga akan banyak muncul berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah. Begitu juga dengan pengaturan anggaran yang banyak dilimpahkan kepada Pemda Tingkat II.

Hal tersebut harus dicermati Polri pada tingkat KOD dengan menselaraskan kebijakan yang diambil disesuaikan dengan kebijakan Pemda setempat sehingga terdapat sinergi diantara keduanya. Hal lain yang melandasi visi tersebut adalah berkenaan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kapolri Kerja sama di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta keamanan dan ketertiban masyarakat, yang akan ditindak lanjuti sampai dengan tingkat KOD.

b.    Penegakan Supremasi Hukum.

Supremasi hukum merupakan salah satu komitmen dari agenda reformasi yang telah dicanangkan sejak pertama kali reformasi digulirkan. Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang berada pada garda terdepan di bidang penegakan hukum harus dapat menjalankan amanat reformasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Kewibawaan dan martabat Polri akan dipertaruhkan dalam hal penegakan hukum tersebut, karena melalui penegakan hukum yang tegas memungkinkan dijalankannya roda pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya dengan tertib. 

c.    Akuntabilitas Publik.

Sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik, Polri dituntut pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diembannya tersebut. Tanggung jawa tersebut tidak saja secara organisatoris atau kelembagaan, tetapi masyarakat juga menuntut pertanggung jawaban tersebut baik melalui wakil-wakilnya di DPR atau DPRD.

Pertanggungjawaban tersebut tidak saja menyangkut aspek anggaran tetapi juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas yang dijalankannya, seperti dalam hal penyidikan kasus pidana. Melalui akuntabilitas publik tersebut Polri akan diuji, sejauh mana pelaksanaan tugasnya selama ini , serta seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri tersebut.

      2.    Penerapan Konsep Manajemen Polri Di Tingkat KOD.

Mengacu pada penentuan visi tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah menyusun konsep manajemen yang implementasinya tergambar dalam rumusan fungsi-fungsi manajemen di lingkungan Polri, yang meliputi perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

a.    Perencanaan.

Untuk mencapai tujuan perlu direncanakan yang tepat siapa saja yang dilibatkan, apa yang dilaksanakan, fasilitas apa yang digunakan, ancaman apa yang dihadapi, peluang apa yang dimanfaatkan, kapan dimulai dan kapan selesai. Sehingga rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada peiode tertentu untuk mencapai kondisi tertentu sudah jelas disusun. Berkenaan dengan implementasi visi KOD sebaggaimana tersebut diatas, maka pada tahap perencanaan, yang perlu dilakukan antara lain :

1) Menentukan bidang-bidang atau sasaran yang menjadi prioritas penanganan sesuai visi yang dikembangkan.

2) Menentukan jumlah kebutuhan personel yang terlibat dengan pembagian disesuaikan keterlibatan masing-masing fungsi yang dikedepankan.

3) Menentukan anggaran yang dibutuhkan, baik yang bersumber dari dana APBN maupaun APBD melalui kerja sama dengan pihak Pemda setempat.

4) Menentukan berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung program-program kegiatan yang direncanakan.

b.    Pengorganisasian.

Setelah tersusun rencana dengan baik, maka disusunlah organisasi tugas dengan tepat. Siapa melaksanakan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Apa tugasnya, apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dari sinilah setiap anggota jelas apa yang akan dikerjakannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam hal pengorganisasian adalah :

1)    Menyusun organisasi tugas pada setiap kegiatan yang dilakukan, baik dilingkungan KOD sendiri maupun yang melibatkan instansi terkait.

2)   Menyusun perencanaan tugas pada masing-masing bagian atau perorangan, disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

3)    Mengatur agar tidak terjadi overlapping dalam pengerahan anggota atau adanya ketimpangan tugas antara bagian satu dengan lainnya.

c.    Pelaksanaan.

Setelah tersusun organisasi yang benar-benar tepat, barulah dilaksankansesuai waktu yang tepat. Semua anggota melaksanakan tugasnya sesuai perannya dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam hal pelaksanaan adalah :

1)   Menjamin terselenggaranya semua kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2)   Anggota atau pejabat yang dilibatkan dapat menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

d.    Pengendalian.

Pengendalian dimaksudkan agar mereka yang menyimpang dari rencana segera dikembalikan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian adalah :

1)    Menyusun sistem pelaporan yang memungkinkan dilakukannya suatu pengawasan melalui berbagai hasil yang dilaporkan. 

2)    Melakukan pengawasan langsung terhadap obyek-obyek yang menjadi sasaran pengendalian.

3)    Memanfaatkan keberadaan para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Kanit untuk melakukan pengawasan secara berjenjang pada masing-masing \satuannya.

4)    Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai rencana yang telah dan sedang dilaksanakan.

************